09.11
0

 Maraknya kasus kekerasan atas nama agama menimbulkan pertanyaan dan gugatan dikalangan  masyarakat.  Apakah hak warga Negara untuk bebas beragama dan berkeyakinan masih memperoleh perlindungan  dari Negara? Kemudian, dimana peran  pendidikan agama yang ditujukan untuk menanamkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi pada bangsa ini ?
Atas nama demokrasi, kaum mayoritas bisa mengklaim memiliki otoritas kebenaran. Termasuk dalam hal keyakinan, kaum minoritas harus tunduk kepada klaim-klaim mayoritas. Disisi lain, dalam bayang-bayang tirani dan anarkhisme mayoritas, sikap pemerintah yang terkesan diam terhadap tindakan melanggar hukum adalah konsekuensi logis dari sikap politis untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Pemerintah pusat maupun daerah tidak mau mengambil resiko berhadapan dengan golongan mayoritas. Mereka harus tunduk terhadap keinginan kelompok mayoritas untuk mempertahankan dukungan kekuasaannya.
Imbasnya, wajah agama yang sarat akan nilai-nilai etika dan sumber moral kini tampak bopeng. Tercoreng oleh sebagian ulah pemeluknya yang kurang mampu memahami ajaran agama yang dipeluknya secara mendalam. Prinsip, pandangan hidup, keyakinan, identitas, agama yang menjadi identitas diri realitanya cenderung melahirkan ekspresi yang menganggap rendah terhadap kelompok atau pemeluk agama lain, bahkan tak jarang hingga titik meniadakan kebenaran pada kelompok lain. Parahnya, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diharapkan menjadi peredam terjadinya aksi kekerasan, justru telah berubah menjadi pemicu dan pendukung utama aksi ini.
Bukan hal baru
Jika menilik sejarah, munculnya aksi kekerasan khususnya atas nama agama dan kelompok di Indonesia tidak hanya terjadi pada beberapa bulan terakhir ini saja, tetapi sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan setidaknya sepanjang tahun 2010, telah terjadi sebanyak 117 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama termasuk gangguan terhadap rumah ibadah. Bahkan dari waktu-kewaktu angka kekerasan mengalami peningkatan yang signifikan. Misalkan saja dalam kurun dua bulan pertama tahun 2011, tidak kurang dari tiga kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama sudah terjadi.
Fakta ini menjadi lampu merah bagi bangsa ini untuk secepatnya menyiapkan early warning system terhadap konflik SARA. Karena yang dilihat dari sudut manapun kecenderugan gerakan-gerakan radikalisme pasti akan merugikan. Baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan semua sendi-sendi fital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah ketegasan sikap dan tindakan yang jelas dari pemerintah dan masyarakat menjadi barometer mengatasi ketegagan ini. Meski jika dilihat hal ini menjadi sebuah keterlambatan sikap dalam kondisi ketegangan yang sudah mengerak,  namun diam adalah sikap yang terburuk dari sebuah sikap.   
Posisi Negara
Keyakinan adalah persoalan yang kerap kali sangat sulit dijelaskan dengan menggunakan pendekatan rasional empiris, sebab agama biasanya didekati dengan intuisi jika keyakinan tertentu dianggap sesat. Meski pada sebagian golongan mengangap bahwasanya isu agama sebagai sebuah sektarian, primordial dan lain sebagainya, bahkan melemahkan posisi agama dan kaum agamawan ketika berhadapan dengan lembaga negara. Sehingga sampailah mereka pada kesimpulan, jangan membawa-bawa agama dalam urusan politik.
Fenomena ini kian memperjelas bahwa kesemuanya merupakan skenario yang telah dipersiapkan. Maka menjadi pemandangan yang wajar, keikutsertaan kalangan politisi dalam masalah keagamaan ditolelir, tapi ketika kalangan agamawan yang ikut-ikutan terlibat urusan politik, malah dicemooh. seharusnya peran negara dalam hal agama, adalah mengatur hubungan antar umat beragama bukan ikut memberi penilaian keyakinan tertentu sesat atau menyesatkan. Sebab, hal itu merupakan wilayah privacy menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhan, termasuk dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan tiga menteri tahun 2008 setidaknya menjadi rujukan yang harus dilihat dengan berbagai sudut pandang, agar tidak terkesan bertentangan dengan konstitusi dan hakikat negara Indonesia.
Pendidikan Perdamaian
Sejauh ini, pendidikan agama belum mampu menjadi  problem solving dari budaya anarkhis, padahal sejatinya pendidikan agama memegang peranan penting. yaitu sebagai instrumen penanaman nilai-nilai humanis dan pluralis bagi generasi bangsa. terlebih undang-undang sisdiknas tahun 2008 yang mengatur otonomi pendidikan memberikan sinyal positif bagi stacke holder pendidikan untuk menformulasi pendidikan agama di setiap satuan pendidikan sesuai kebutuhan dimasyarakat. Nantinya pendidikan agama tidak hanya sebatas legal-formal sekolah dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pendidikan yang berada di negara berasas ketuhanan, namun mampu menjadi driving force perdamaian. Pemerintah, guru, dan komite sekolah harus lebih serius  mengupayakan pendidikan agama dalam mencapai visi yang digagas. Yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dari hal tersebut, pendidikan agama harus diarahkan orientasinya menuju Peace Education . serta diikuti upaya mengedepankan keserasian tiga pilar penting dalam implementasinya, yakni siswa, guru dan wali murid. Ketiga pilar tersebut merupakan pelaku aktif proses penanaman nilai-nilai luhur dalam membangun perdamaian. Peran guru sebagai pendidik nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Siswa sebagai generasi muda yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa diharapkan berperan pada sosialisasi nilai-nilai budaya damai dan anti kekerasan pada rekan sebaya. Sedangkan orang tua berperan sebagai mitra guru untuk mendorong, mendukung dan mengembangkan aktualisasi budaya damai tanpa kekerasan. Dan lagi-lagi dibutuhkan adanya gagasan yang jelas dalam kebijakan pendidikan ini, mengingat banyak kebijakan pendidikan yang masih memerlukan tinjauan secara komprehensif.                          By : dek nadzif