14.43
0
Masalah dalam dunia pendidikan akan selalu ada sejalan dengan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai alat untuk membawa manusia ke dalam taraf hidup yang lebih baik tidak dapat dipungkiri. Bangsa Indonesia mendudukkan pendidikan dalam posisi yang sangat penting sebagaimana yang teracantum dalam pembukaan UUD 45 alinea ke 4, tujuan nasional bangsa Indonesia mencakup tiga hal diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih rinci lagi dalam UUD 45 pasal 31, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
Melalui perjuangan yang panjang akhirnya usulan dana pendidikan 20% dari APBN bisa direalisasikan. Bahkan untuk tahun tahun 2011 ini pemerintah menaikkan anggaran dana pendidikan 0,2% sehingga mencapai Rp 266,94 triliun dari APBN, sebelumnya Rp 245,92 triliun sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Nuh dalam acara Pemaparan Program Prioritas Koordinator Kesra 2011 di kantor Menko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 4 Januari 2010. Dari dana tersebut alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 158,966 triliun. Sedangkan tahun 2011 ini dana BOS dialokasikan pada APBN sebesar Rp 16.266.039.176.000,00 untuk 36.751.515 siswa pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Dengan rincian Rp 10,825 triliun untuk 27.225.299 siswa S/SDLBD dan Rp 5,441 triliun untuk 9.526.216 siswa SMP/SMPLB/SMPT. Ada juga dana cadangan BOS (buffer fund) yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula karena adanya tahun ajaran baru 2011/2012 pada bulan Juni mendatang. Anggaran tersebut mencapai Rp 545.966 triliun.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 34 ayat 2 tentang wajib belajar. Dari buku panduan BOS dapat kita pahami bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi, sebagaimana hasil investigasi yang diumumkan
oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terhadap kasus pungutan dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hasilnya, tim menemukan banyak pungutan haram. Anggota tim investigasi terdiri atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Kemendiknas, serta Itjen Kementerian Dalam Negeri. Investigasi tersebut dilakukan di 33 provinsi. Provinsi dengan temuan kasus pungutan tertinggi adalah Jawa Timur dan Jogjakarta. Selanjutnya, tim secara acak menginvestigasi di tingkat kabupaten dan kota serta di level satuan pendidikan atau sekolah. Secara keseluruhan, tim menginvestigasi 675 SD, 414
SMP, 133 SMA, dan 67 SMK. Sekolah-sekolah yang diinvestigasi adalah sekolah negeri dan bukan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Seluruh sekolah itu terdapat di 84 kabupaten dan kota. Hasil investigasi tersebut menunjukkan adanya berbagai jenis pungutan yang dilakukan sekolah. Jenis pungutan atas nama pembelian seragam menduduki posisi teratas. Di tingkat SD, kasus pungutan seragam mencapai 56,7 persen, sedangkan di SMP (49 persen), SMA (51,9 persen), dan SMK (67,2 persen). Pungutan tertinggi selanjutnya adalah uang buku atau LKS (lembar kerja siswa). Pada level SD, pungutan tercatat mencapai 14,2 persen; SMP (9,7 persen); SMA (12,8 persen); dan SMK (9 persen). Dari investigasi tersebut, masih ditemukan SD dan SMP yang memungut uang SPP. Temuan pungutan SPP di SD mencapai 1,9 persen atau sekitar 13 sekolah di antara 675 sekolah yang diteliti. Sementara itu,
di level SMP, ada 4,4 persen atau 18 sekolah di antara 414 sekolah yang diteliti. Pungutan uang gedung lebih banyak. Di jenjang SD, terdapat 4,3 persen atau sekitar 29 sekolah. Di jenjang SMP, ada 9,2 persen atau sekitar 38 sekolah yang memungut uang gedung.
Tidak semua pungutan tersebut serta merta dapat dikatakan liar. Karena menurut temuan investigasi pungutan mempunyai ‘aturan yang melandasinya’. Yaitu, peraturan bersama antara sekolah dan komite sekolah, peraturan dinas pendidikan atau bupati dan wali kota, peraturan sekolah yang merujuk pada perda, serta peraturan sekolah yang berdiri sendiri.
Menurut hemat penulis pungutan seragam yang dilakukan oleh sekolah selama tidak melebihi harga di pasaran bisa ditoleransi. Dan sifat pembelian, dalam hal ini juga harus bersifat pilihan, bukan kewajiban, yaitu siswa bisa membeli di sekolah atau di luar sekolah.
Sedangkan pungutan untuk buku dan LKS jelas-jelas bertentangan dengan Permendiknas 2/2008 Pasal 11 tentang buku yaitu:
“Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)”
Untuk pungutan SPP dan uang gedung di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebaiknya diberikan sanksi karena jelas-jelas bertentangan dengan pedoman peraturan yang ada, pemerintah melalui kemendiknas sebaiknya segera mengeluarkan permendiknas (peraturan menteri pendidikan nasional) tentang rambu-rambu pungutan siswa baru di sekolah dan sanksi bagi sekolah yang melanggar.
Pengawasana dari masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat mengawasi dan memotret pelaksanaan program BOS di sekolah. Sehingga apabila masyarakat menemukan penyalahgunaan penggunaan dana BOS oleh sekolah, mereka dapat mengadukan hal tersebut kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang seperti Posko Pengaduan BOS yang terbentuk di Disdik Provinsi/Kab/Kota atau Inspektorat Jenderal Kemdiknas, Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota. 

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Rek BRI. 002901082376506

0 komentar:

Posting Komentar

ingin berkomentar? Tapi Tidak punya akun apa-apa ? Gampang. Kliklah panah kecil sebelum atau sesudah menulis komentar. Kemudian pilihlah ID Name/URL. Isilah nama anda ( Diharapkan bila anda pernah berkomentar dengan menggunakan nama yang sama sebelumnya, karena akan terhitung di Top Komentator). Dan untuk kotak URL-nya kosongkan saja. Beres, tinggal klik Poskan Komentar. Maka komentar anda akan segera meluncur. Selamat mencoba dan terima kasih.